Pasal 14
BAB 3 — REVISI ANGGARAN DALAM RANGKA EFISIENSI BELANJA
(1) Dalam hal pelaksanaan efisiensi bersumber dari PNBP
BLU berdampak pada Pelayanan Publik dan pencapaian output layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c, serta Belanja Operasional Langsung
Kementerian Hukum Kementerian Keuangan
Unan Pribadi, S.H., M.H. Lisbon Sirait, S.E., M.E.
Layanan dalam kondisi terblokir, BLU dapat melakukan penambahan pagu Belanja Operasional Langsung Layanan.
(2) Penambahan pagu Belanja Operasional Langsung
Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pencapaian output layanan.
(3) Penambahan pagu Belanja Operasional Langsung
Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan mekanisme Revisi Anggaran.
(4) Dalam rangka mekanisme Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), KPA menyampaikan usulan pengesahan revisi DIPA Petikan BLU kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(5) Berdasarkan usulan pengesahan revisi DIPA Petikan BLU
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penelaahan.