Pasal 34

(1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan telah

terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permintaan tertulis kepada BUPI untuk melakukan evaluasi atas permohonan Penjaminan Pemerintah.

(2) Evaluasi atas permohonan Penjaminan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap:

• kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan keuangan, serta kelayakan aspek lingkungan dan sosial dari proyek;
• besaran kebutuhan penerbitan Obligasi/Sukuk, peruntukan penerbitan Obligasi/Sukuk, serta kemampuan pemenuhan kewajiban finansial; dan
• tingkat kewajaran ketentuan dan persyaratan Obligasi/Sukuk.

(3) Dalam rangka memeriksa tingkat kewajaran ketentuan

dan persyaratan Obligasi/Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, BUPI dapat:

• menggunakan tingkat bunga surat berharga negara sebagai pembanding untuk menilai tingkat kewajaran ketentuan dan persyaratan Obligasi/Sukuk yang terkait harga (pricing); dan
• menggunakan Obligasi/Sukuk BUMN yang mendapatkan Penjaminan Pemerintah sebagai pembanding untuk menilai tingkat kewajaran ketentuan dan persyaratan Obligasi/Sukuk selain harga (pricing) Obligasi/Sukuk.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dengan mempertimbangkan Batas Maksimal Penjaminan dan kapasitas penjaminan BUPI.

(5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), BUPI dapat:

• melibatkan Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan unit terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan;
• melakukan koordinasi dengan pihak lainnya;
• meminta BUMN atau Manajer Platform selaku pemohon Penjaminan Pemerintah untuk melakukan perubahan atas dokumen permohonan Penjaminan Pemerintah dan/atau lampirannya; dan/atau
• meminta BUMN atau Manajer Platform selaku pemohon Penjaminan Pemerintah untuk memberikan keterangan atau penjelasan sehubungan dengan permohonan Penjaminan Pemerintah.

(6) Hasil evaluasi atas permohonan Penjaminan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara evaluasi.

(7) Hasil evaluasi atas permohonan Penjaminan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan BUPI kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

(8) Evaluasi permohonan Penjaminan Pemerintah

diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak:

• pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (3) disampaikan kepada BUMN atau

Manajer Platform selaku pemohon Penjaminan Pemerintah; atau

• diterimanya kembali perubahan atas dokumen tersebut oleh BUPI dalam hal terdapat permintaan perubahan atas dokumen permohonan Penjaminan Pemerintah dan/atau lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c.

(9) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan:

• rekomendasi penerbitan persetujuan prinsip atas permohonan Penjaminan Pemerintah kepada Menteri dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi; atau
• surat kepada BUMN atau Manajer Platform selaku pemohon Penjaminan Pemerintah yang menyatakan Penjaminan Pemerintah belum dapat diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi.

Paragraf 4 Rekomendasi Penjaminan Pemerintah