Pasal 19

(1) Penjaminan Pemerintah atas Risiko Gagal Bayar BUMN

atau Manajer Platform sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan untuk penerbitan

Obligasi/Sukuk oleh BUMN atau Manajer Platform yang dilakukan melalui:

• penawaran umum berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
• tanpa penawaran umum berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.

(2) Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan terhadap Obligasi/Sukuk yang memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

• Obligasi/Sukuk yang diterbitkan oleh BUMN dalam rangka:

1. melaksanakan pengembangan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan;
2. melaksanakan pengembangan jaringan transmisi Tenaga Listrik yang berasal dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan; dan/atau
3. melaksanakan pengembangan jaringan distribusi Tenaga Listrik yang berasal dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan; dan/atau

• Obligasi/Sukuk yang diterbitkan oleh Manajer Platform yang akan diteruspinjamkan kepada Badan Usaha dalam rangka melaksanakan transisi energi sektor ketenagalistrikan.

(3) Transisi energi sektor ketenagalistrikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

• percepatan pengakhiran waktu operasi PLTU milik PT PLN (Persero);
• percepatan pengakhiran kontrak PJBL PLTU yang dilaksanakan oleh Badan Usaha; dan/atau
• pengembangan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan sebagai pengganti dari:

1. proyek PLTU yang jangka waktu operasinya diakhiri lebih cepat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
2. proyek PLTU yang jangka waktu kontrak PJBL- nya diakhiri lebih cepat sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(4) Pengembangan pembangkit listrik yang memanfaatkan

sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat mencakup:

• proyek pengembangan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan yang dilakukan secara bersamaan sebagai bagian dari:

1. proyek PLTU yang jangka waktu operasinya diakhiri lebih cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau
2. proyek PLTU yang jangka waktu kontrak PJBL- nya diakhiri lebih cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;

• proyek pengembangan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan yang dilakukan terpisah dengan:

1. proyek PLTU yang jangka waktu operasinya diakhiri lebih cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau
2. proyek PLTU yang jangka waktu kontrak PJBL- nya diakhiri lebih cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; dan/atau

• proyek pengembangan jaringan Tenaga Listrik sebagai bagian dari proyek pengembangan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b.

(5) Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan kepada pemegang Obligasi/Sukuk untuk

menjamin Risiko Gagal Bayar BUMN atau Manajer Platform selaku Terjamin.

(6) Risiko Gagal Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

terdiri atas:

• pokok Obligasi/Sukuk;
• bunga, imbal hasil, atau bentuk pembayaran lainnya yang sejenis dari Obligasi/Sukuk; dan/atau
• biaya atas keterlambatan pembayaran pokok dan bunga, imbal hasil, atau bentuk pembayaran lainnya yang sejenis.

(7) Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diberikan kepada pemegang Obligasi/Sukuk melalui Wali Amanat.

(8) Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b diberikan kepada pemegang Obligasi/Sukuk melalui Agen Pemantau.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah atas Risiko Gagal Bayar BUMN atau Manajer Platform terhadap Pemberi Pembiayaan atau Pemberi Dana Transisi Energi

Paragraf 1 Permohonan Penjaminan Pemerintah