PMK
TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PENJAMINAN PEMERINTAH
Pasal 11
BAB 2 — TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH ATAS
(1) Rekomendasi penerbitan persetujuan prinsip atas
permohonan Penjaminan Pemerintah kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf a disampaikan dengan memuat:
- usulan pihak yang akan melakukan Penjaminan Pemerintah sesuai dengan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3); dan
- rancangan Keputusan Menteri mengenai penugasan kepada BUPI untuk melakukan Penjaminan Pemerintah.
(2) Usulan pihak yang akan melakukan Penjaminan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- BUPI; atau
- BUPI bersama dengan Menteri.
Paragraf 5 Penugasan BUPI