Pasal 4

(1) Dalam rangka penempatan Dana Desa atau DAU/DBH

untuk memberikan dukungan pengembalian Pinjaman, Menteri selaku PA BUN menetapkan:

• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelola Transfer ke Daerah;
• Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
• Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum;
• Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan/atau KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum; dan
• Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah.

(2) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah kabupaten/kota penerima alokasi Dana Desa atau DAU/DBH.

(3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN

pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

(4) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN

pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum.

(5) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN

penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan/atau KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum.

(6) Dalam hal terjadi perubahan atas pejabat perbendaharaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Bagian Kesatu Umum