Pasal 10
(1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) dan dalam hal Menteri Keuangan mengesahkan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri Keuangan memberikan rekomendasi besaran Insentif.
(2) Dalam memberikan rekomendasi besaran Insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan Ketua DJSN.
(3) Rekomendasi besaran Insentif diberikan dalam hal
realisasi capaian kinerja BPJS paling rendah dalam kategori baik.
(4) Insentif bersumber dari hasil pengembangan aset
BPJS.
(5) Penetapan kategori baik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1388) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam