Pasal 36

(1) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Insentif Fiskal.

(2) Pemantauanterhadap pengelolaan Insentif Fiskal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• laporan rencana penggunaan;
• penyaluran dari RKUN ke RKUD; dan
• laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi keluaran.

(3) Evaluasi terhadap pengelolaan Insentif Fiskal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• kebijakan pengalokasian Insentif Fiskal;
• mekanisme penyaluran Insentif Fiskal;
• realisasi penyaluran Insentif Fiskal; dan
• penggunaan dan capaian keluaran Insentif Fiskal.

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan Insentif Fiskal tahun anggaran berikutnya.