Pasal 4

(1) SKA dan/atau DAB yang diserahkan melalui mekanisme

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan:

• lembar asli SKA atau hasil pindaian berwarna lembar asli SKA;
• hasil unduhan SKA, dalam hal SKA merupakan hasil unduhan dari website Instansi Penerbit SKA; dan/atau
• lembar asli DAB atau hasil pindaian berwarna lembar asli DAB.

(2) Dalam SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan/ atau stempel resmi dari lnstansi Penerbit SKA yang dibubuhkan secara manual atau elektronik.

(3) Penggunaan tanda tangan pejabat yang berwenang

dan/ atau stempel resmi dari lnstansi Penerbit SKA secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku, jika:

• perjanjian atau kesepakatan internasional telah mengatur penggunaan tanda tangan pejabat yang berwenang dan/ atau stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA secara elektronik; dan/ atau
• Negara Anggota perjanjian atau kesepakatan internasional menyediakan website untuk melakukan pengecekan validitas SKA.

jdih.kemenkeu.go.id

(4) Dalam SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

tidak memuat tanda tangan eksportir dan/ atau Overleaf Notes, jika:

• perjanjian atau kesepakatan internasional tidak mewajibkan adanya tanda tangan eksportir dan/ atau Overleaf Notes; dan/ atau
• Negara Anggota perjanjian atau kesepakatan internasional menyediakan website untuk melakukan pengecekan terhadap validitas SKA.