Pasal 2

(1) Ketentuan prosedural dalam rangka penyerahan SKA

dan/ atau DAB meliputi:

• prosedur penyerahan SKA dan/atau DAB;
• tanda tangan pejabat yang berwenang dan/ atau stempel resmi dari lnstansi Penerbit SKA;
• tanda tangan eksportir/produsen; dan
• Overleaf Notes.

(2) Pelaksanaan ketentuan prosedural sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), . dilaksanakan dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan:

• Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok;
• Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia;
• Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN;
• Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru;

jdih.kemenkeu.go.id

• Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea;
• Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik India;
• Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan. Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok;
• Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan;

1. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Jepang; J. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina;

• Persetujuan antara . Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

1. Persetujuan Kemitraan · Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile;

• Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA;
• Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara- Negara Anggota D-8;
• Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik;
• Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional;
• Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea; atau
• Perjanjian atau kesepakatan internasional lainnya yang mengatur tentang ketentuan prosedural dalam rangka pemanfaatan SKA dan/ atau DAB.

(3) Pelaksanaan ketentuan prosedural sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk SKA berupa SKA Elektronik (e-Form).