Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disebut Penjaminan Penyelenggaraan CPP adalah penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau m1numan.
3. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang Pangan.
7. Penjaminan Pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah oleh Menteri baik secara langsung atau melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerimajaminan dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Penyelenggaraan CPP.
8. Pinjaman adalah setiap pembiayaan baik secara konvensional maupun syariah dari kreditur atau pemberi fasilitas pembiayaan syariah berupa sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang menimbulkan kewajiban finansial berdasarkan perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan.
9. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan

jdih.kemenkeu.go.id

• 3 ­

negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

1. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
2. Badan Usaha Penjaminan adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
3. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
4. Penyelenggara CPP adalah Perum BULOG dan BUMN Pangan yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan CPP.
5. Pemberi Pinjaman adalah lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank yang memberikan fasilitas Pinjaman kepada Penyelenggara CPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penjamin adalah Pemerintah dan/ atau Badan Usaha Penjaminan.
7. Pemohon Jaminan adalah Perum BULOG atau BUMN Pangan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penjaminan Pemerintah.
8. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau lembaga keuangan non-bank yang memberikan fasilitas Pinjaman kepada Perum BULOG atau BUMN Pangan.
9. Terjamin adalah Perum BULOG atau BUMN Pangan yang mendapat Penjaminan Pemerintah.
10. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disingkat IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh Badan Usaha Penjaminan dalam rangka kegiatan penjaminan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Regres adalah hak Penjamin untuk menagih Terjamin atas apa yang telah dibayarkan oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan untuk memenuhi kewajiban Terjamin tersebut.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada bendahara umum negara.
14. Batas Maksimal Penjaminan adalah nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan penjaminan terhadap Pinjaman yang diusulkan memperoleh penjaminan pada tahun tertentu.

jdih.kemenkeu.go.id

• 4 ­

1. First Loss adalah besaran porsi penjaminan dari Badan Usaha Penjaminan yang mendapat penugasan untuk melakukan Penjaminan Pemerintah.