Pasal 4

(1) Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor

Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dan pembebasan bea masuk atas

pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Badan Usaha atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

minimal memuat informasi mengenai:

• identitas Badan Usaha atau pihak ketiga;
• rincian jenis, jumlah, perkiraan harga, fungsi dan kegunaan Peralatan dan/atau Bahan yang dimintakan pembebasan bea masuk; dan
• pelabuhan pemasukan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

minimal dilampiri dengan:

• rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dari pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
• invoice atau dokumen yang dipersamakan dengan invoice yang dikeluarkan/diterbitkan oleh penjual/ supplier;
• brosur/katalog Peralatan dan/atau Bahan; dan
• salinan cetak (hardcopy) surat perjanjian atau kontrak kerja sama pengadaan Peralatan dan/atau Bahan, dalam hal importasi Peralatan dan/atau Bahan untuk mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan dilaksanakan oleh pihak ketiga.

(4) Rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea

masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, minimal memuat:

• identitas Badan Usaha;
• rincian jenis, jumlah, perkiraan nilai pabeannya, dan fungsi serta kegunaan Peralatan dan/atau Bahan;

• pelabuhan pemasukan;
• uraian mengenai kegiatan mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan yang dilakukan; dan
• informasi mengenai Peralatan dan/atau Bahan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3.