Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan

mendesak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupa:

• denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam dalam negeri; dan
• jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam dalam negeri.

(2) Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan menggunakan formula.

(3) Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 5% (lima persen) dari volume produk pertambangan yang telah dijual ke luar negeri dikalikan Harga Patokan Ekspor.