Pasal 4

(1) Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan

melalui TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) huruf b paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total

Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

(2) Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan

melalui TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis belanja pegawai dalam APBD berupa kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD.

(3) Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan

guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada tahun anggaran 2027.

(4) Penyesuaian porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru

yang dialokasikan melalui TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.

(5) Penetapan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.