Pasal 23

(1) Dalam hal sampai dengan hari kerja terakhir minggu

ketiga bulan September sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2):

• berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan anggaran berdasarkan:

1. selisih kurang belanja pendidikan;
2. selisih kurang belanja infrastruktur pelayanan publik;

1. selisih kurang Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya; dan/atau
2. selisih lebih belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, dalam perubahan APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c; dan/atau

• Pemerintah Daerah tidak menyampaikan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2),

DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang telah ditunda dapat dilaksanakan penyaluran kembali dan/atau pemotongan.

(2) Penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak

ditentukan penggunaannya yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sekaligus sebesar DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditunda paling lambat dua hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan.

(3) Tata cara pemotongan DBH dan/atau DAU sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH dan/atau DAU.