Pasal 16A

Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja Pegawai pada kementerian negara/lembaga.

1. Menambahkan Lampiran mengenai format SPTJM setelah Lampiran huruf C, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

jdih.kemenkeu.go.id

Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

• 8 ­

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriri.tahkan pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2023

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2023

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagi , ementerian ~ 1f.g;_S1_a..-:----\ I

jdih.kemenkeu.go.id