Pasal 6

(1) PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara

Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak ditanggung Pemerintah dalam hal:

• jasa yang diserahkan di luar periode pembelian Tiket dan periode penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
• tidak melakukan penerbangan dengan kelas ekonomi; atau
• Pengusaha Kena Pajak menyampaikan daftar rincian transaksi PPN ditanggung Pemerintah atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi tidak sesuai dengan

batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

(2) Atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal

Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.