Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

• objek dan subjek pajak;
• tata cara pemberitahuan Wajib Pajak yang memilih dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan;
• tata cara penghitungan Pajak Penghasilan;
• tata cara penyetoran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan;
• tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan;
• Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25; dan
• kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.