Pasal 12

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

huruf b dilakukan atas permohonan Pengurangan Pajak Bumi clan Bangunan yang telah memenuhi ketentuan clan persyaratan berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1).

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat:

• meminta dokumen, data, informasi, clan/ atau keterangan dengan menyampaikan surat permintaan dokumen, data, informasi, clan/ atau keterangan kepada wajib pajak;
• meminta dokumen, data, informasi, clan/ atau keterangan tambahan dengan menyampaikan surat permintaan dokumen, data, informasi, clan/ a tau keterangan tambahan;
• melakukan peninjauan di lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan wajib pajak, clan/ atau tempat lain yang dianggap perlu yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, clan/ atau penghimpunan data, keterangan, clan/ atau bukti, mengenai Objek Pajak yang diajukan Pengurangan Pajak Bumi clan Bangunan dengan menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan peninjauan;
• meminta informasi clan/ atau keterangan kepada pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak; clan/ atau
• melakukan pembahasan atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak melalui penyampaian surat panggilan.

(3) Wajib pajak harus memenuhi permintaan dokumen, data,

informasi, clan/ a tau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, clan/ atau keterangan dikirim oleh kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

(4) Wajib pajak harus memenuhi permintaan dokumen, data,

informasi, clan/ atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, clan/ atau keterangan tambahan dikirim oleh kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

(5) Dalam hal wajib pajak memenuhi seluruh, sebagian, atau

tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4), kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan:

• berita acara pemenuhan permintaan dokumen, data, informasi, clan/ atau keterangan; clan/ atau I

jdih.kemenkeu.go.id

• berita acara pemenuhan permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan.

(6) Dalam hal wajib pajak memenuhi sebagian atau tidak

memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan/ atau ayat (4), kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak melanjutkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan yang dimiliki dan/ atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.

(7) Dokumen berupa:

• surat permintaan dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
• surat permintaan dokumen, data, informasi dan/ a tau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
• surat pemberitahuan pelaksanaan peninjauan lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan wajib pajak, dan/ a tau tempat lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
• surat panggilan dalam rangka pembahasan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;
• berita acara pemenuhan permintaan dokumen, data, informasi, dan/ a tau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan
• berita acara pemenuhan permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.