Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 85, Biro Advokasi menyelenggarakan fungsi:

• pemberian advokasi hukum kepada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian;
• pemberian advokasi hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
• pemberian advokasi hukum menyangkut eks bank dalam likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, dan arbitrase;

• pemberian advokasi hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
• penyelesaian perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di kementerian/lembaga/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
• pembinaan advokasi hukum;
• analisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan;
• pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Biro; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.