Pasal 59

(1) Pemantauan Proyek secara langsung di lapangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan dengan ketentuan:

• Pemantau Proyek dilarang:

1. memberikan arahan yang dapat menyebabkan perubahan output, ruang lingkup, desain konstruksi, dan/atau desain pekerjaan Proyek; dan
2. meminta dan/atau menerima segala pemberian dari Kementerian/Lembaga dan/atau penyedia

barang dan jasa terkait dengan pelaksanaan pemantauan Proyek baik yang berupa uang, barang, jasa, dan/atau bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

• Kementerian/Lembaga dan/atau penyedia barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek dilarang memberikan uang, barang, jasa, dan/atau bentuk lainnya kepada Pemantau Proyek sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam rangka pemantauan Proyek secara langsung di

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek harus menyusun dan menatausahakan buku catatan yang memuat data kunjungan Pemantau Proyek berupa:

• tanggal pemantauan Proyek;
• nama dan instansi Pemantau Proyek;
• keperluan dilakukannya pemantauan Proyek; dan
• hasil tindak lanjut yang disarankan.

(3) Pemantau Proyek harus mengisi buku catatan yang telah

disediakan oleh Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Hasil pelaksanaan pemantauan Proyek secara langsung di

lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilaporkan oleh Pemantau Proyek kepada Direktur Jenderal.

PEMBIAYAAN