Pasal 11

(1) Direktur Jenderal menetapkan usulan bahan pagu

indikatif rancangan APBN yang bersumber dari SBSN berdasarkan rekomendasi usulan bahan pagu indikatif hasil Rapat TM I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Penetapan usulan bahan pagu indikatif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan:

• BMP SBSN;
• kebijakan pembiayaan dan aspek fiskal lain, termasuk rencana program pembiayaan APBN dari sumber dana lain dalam APBN; dan
• perkembangan kebijakan dalam penyusunan rancangan APBN.

(3) Usulan bahan pagu indikatif rancangan APBN yang

bersumber dari SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan usulan jumlah nilai tertinggi untuk

rencana anggaran belanja pembiayaan Proyek bagi masing-masing Kementerian/Lembaga.

(4) Usulan bahan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat ditetapkan lebih rendah dari nilai BMP SBSN, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.