Pasal 6

( 1) Terhadap pengalihan hak atas Harta se bagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibebaskan dari

pengenaan Pajak Penghasilan sepanjang:

• memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pengampunan Pajak beserta perubahannya,

untuk Harta berupa tanah dan/ atau bangunan

yang berada di Indonesia; dan

• memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pengampunan Pajak beserta perubahannya,

untuk Harta berupa saham.

(2) Dalam hal pengalihan hak atas Harta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas

pengalihan hak dimaksud dikenai pajak sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai Pajak Penghasilan.

Pasal II

m1 mulai berlaku pada tanggalPeraturan Menteri

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2016

,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2016

,

ttd.