Pasal 22

(1) Kerja Sama Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama

Pendanaan, serta pembuatan dan penandatanganan perjanjian turunannya atau dokumen turunannya:

• yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari perjanjian atau kerja sama pembiayaan yang dilakukan Menteri dengan lembaga keuangan in ternasional/ lembaga/ badan lainnya terse but; dan/atau
• yang dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku pada Manajer Platform dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama Pendanaan dapat pula memuat

ketentuan mengenai:

• bantuan teknis (technical assistance); dan/atau
• bantuan dalam bentuk in-kind lainnya.

(3) Penyediaan bantuan teknis (technical assistance) atau

penyediaan bantuan dalam bentuk in-kind lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk:

• mendukung atau membantu penyiapan transaksi dalam rangka pengelolaan Platform Transisi Energi berdasarkan Peraturan Menteri 1n1, termasuk perancangan struktur transaksi pembiayaan kreatif/inovatif dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Platform Transisi Energi;
• menyediakan sumber daya manusia, termasuk konsultan dan/ atau tenaga ahli, untuk mendukung atau membantu dalam:

1. penelaahan dan/atau penyiapan terhadap proposal, permohonan, dan/atau dokumen, baik teknik, keuangan maupun hukum;
2. penyusunan pedoman dan kualifikasi yang perlu dibuat berdasarkan Peraturan Menteri ini;
3. penyusunan standar yang memenuhi ekspektasi internasional mengenai aspek investasi dan/ atau pembiayaan proyek penyediaan infrastruktur sektor Ketenagalistrikan atau energi baru terbarukan lainnya, termasuk pemenuhan persyaratan di bidang lingkungan hidup, social dan tata kelola yang baik (environmental, social and governance) dan/atau

jdih.kemenkeu.go.id

pemenuhan kriteria dan/ atau persyaratan sebagai proyek infrastruktur hijau; dan/ atau

1. mendukung atau membantu pelaksanaan tugas Komite Pengarah; dan/ atau

• menyediakan bentuk dukungan lainnya dalam rangka pengelolaan Platform Transisi Energi.