Pasal 28

( 1) Hasil pelaksanaan Proyek selain yang merupakan penerusan SBSN yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN wajib dilakukan pendaftaran dan/ atau pencatatan sebagai BMN.

(2) Pendaftaran dan/ atau pencatatan sebagai BMN atas hasil

pelaksanaan Proyek se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Kementerian/Lembaga pemrakarsa Proyek.

(3) Pendaftaran dan/ atau pencatatan sebagai BMN atas hasil

pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan BMN.

(4) BMN hasil pembangunan Proyek SBSN sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dapat diberikan penanda khusus di dalam sistem informasi pengelolaan BMN.

Pasal29

(1) Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan hasil

pengelolaan Proyek se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat ( 1) kepada Direktorat J enderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Anggaran, yang paling sedikit mencantumkan:

• kode satuan kerja;
• kode barang; dan
• nomor urutan pendaftaran.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

pada saat pendaftaran dan/atau pencatatan Proyek sebagai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal30

(1) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta laporan

perkembangan pelaksanaan Proyek kepada Kementerian /Lembaga dan/ a tau penerima Penerusan SBSN.

(2) Permintaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup paling sedikit:

• perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik Proyek; dan
• perkembangan realisasi penyerapan dana.