Pasal 9
BAB 2 — RUANG LINGKUP
(1) Pencairan dana belanja pensiun atas dasar Dapem Induk dan Non Dapem ke rekening PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja sebelum hari kerja pertama bulan pembayaran pensiun.
(2) Data SP2D dalam rangka pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat (RPKBUN-P) SPAN pada Batch I atau Batch II.
(3) Pencairan dana belanja pensiun atas dasar Dapem Susulan ke rekening PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya SPM-LS dari PPSPM.
(4) Pencairan dana belanja pensiun yang merupakan kontribusi APBN dalam pendanaan bersama penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan pada PT Kereta Api (Persero) ke rekening PT Taspen (Persero) dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja sebelum hari kerja pertama bulan pembayaran pensiun.
Pasal 10
Tata cara pencairan dana belanja pensiun untuk bulan Januari diatur tersendiri oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
BAB IV
PEMBAYARAN PENSIUN
Pasal 11
PT Taspen (Persero) menyelenggarakan pembayaran pensiun atau tunjangan atas kelompok penerima sebagai berikut:
a. Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat; b. Pensiun PNS Daerah; c. Pensiun PNS eks Pegadaian; d. Pensiun TNI/POLRI eks ABRI yang pensiun sebelum 1 April 1989; e. Pensiun Pejabat Negara; f. Pensiun Hakim; g. Tunjangan Veteran; h. Dana Kehormatan Veteran; i. Tunjangan PKRI/KNIP; dan j. Pensiun eks PNS Kementerian Perhubungan pada PT KAI.
Pasal 12
PT Asabri (Persero) menyelenggarakan pembayaran pensiun atas kelompok penerima pensiun sebagai berikut:
a. Pensiun Anggota TNI yang pensiun mulai 1 April 1989; b. Pensiun Anggota Polri yang pensiun mulai 1 April 1989; c. Pensiun PNS pada Satker TNI/Kementerian Pertahanan; dan d. Pensiun PNS pada Satker Polri.
Pasal 13
(1) Pembayaran pensiun kepada yang berhak dapat dilakukan secara tunai atau rekening melalui pihak ketiga sebagai mitra kerja pembayaran.
(2) Mitra kerja pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menjadi penyalur pembayaran belanja pensiun wajib terlebih dahulu melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero).
(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bank Umum dan PT. Pos Indonesia.
(4) Dalam rangka meningkatkan keamanan dan kelancaran pembayaran pensiun, Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan ditetapkan sebagai mitra kerja pembayaran baru harus dilakukan secara selektif dan memenuhi persyaratan untuk jumlah cabang sekurang-kurangnya ada di 15 ibukota propinsi.
(5) Persyaratan jumlah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi Bank Pembangunan Daerah.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan penunjukan mitra kerja pembayaran ditetapkan oleh PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero).