Pasal 37

Pasal 33 Model ASEAN Mengenai Penyelesaian Kargo Negara-negara Anggota wajib menerapkan Model ASEAN Mengenai Penyelesaian Kargo dan perubahan-perubahan daripadanya sebagai panduan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi. Pasal 34 Penetapan Pendahuluan
Berdasarkan perundangan masing-masing negara, otoritas pabean Negara- negara Anggota wajib memberikan penetapan pendahuluan secara tertulis menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalamPasal 62 Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN. Pasal 35 Operator Perekonomian Yang Diberi Izin

1. Negara-negara Anggota wajib mempromosikan penbentukan program nasional Operator Perekonomian Yang diberi Izin (AEO) untuk meningkatkan keamanan rantai pasok dan memfasilitasi perdagangan berdasarkan Kerangka Kerja SAFE.
2. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk membangun mekanisme kerja sama dengan maksud untuk mempromosikan pengakuan timbal balik status AEO dan pengawasan pabean. Pasal 36 Pengiriman Ekspres Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk menerapkan secara memadai tindakan-tindakan dan mekanisme untuk memfasilitasi penyelesaian pabean untuk pengiriman ekspres, termasuk pemberitahuan sebelum barang tiba dan penyelesaian Pemberitahuan Barang. BAB 3 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pasal 37 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Pabean
3. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi dalam operasional pabean untuk meningkatkan pengawasan pabean dan memfasilitasi perdagangan.
4. Negara-negara Anggota wajib mempertimbangkan standar-standar yang terkaitdan praktik-praktik terbaik yang direkomendasikan oleh organisasi internasional saat menerapkan teknologi, informasi dan komunikasi.