Pasal 20

Pasal 20 Nilai Pabean

1. Negara-negaraAnggotawajib melaksanakan PasalVII Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994 (Persetujuan WTO mengenai Nilai Pabean), berdasarkan jadwal yang dipercepat.
2. Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk mengadopsi pendekatan yang sama dalam penerapan Persetujuan WTO mengenai Nilai Pabean. Pasal 21 De Minimis Negara-negara Anggota wajib menimbang untuk merinci suatu nilai minimum, dan/atau jumlah minimum, dan/atau suatu jumlah minimum atas bea kepabeanan dan pajak-pajak, yang di bawah nilai-nilai tersebut bea kepabeanan dan pajak-pajak tidak dipungut. Pasal 22 Penentuan Asal Barang Negara-negara Anggota wajib menunjuk otoritas berwenang yang bertanggung jawab atas penentuan asal barang untuk keperluan pabean dan keperluan lainnya. Pasal 23 Bea Kepabeanan dan Pajak-pajak
3. Negara-negara Anggota wajib menetapkan dalam hukum kepabeanannya saat terhutangnya pungutan bea kepabeanan dan pajak-pajak serta batas waktu pelunasan bea kepabeanan dan pajak-pajak yang terhutang.
4. Negara-negara Anggota wajib menyediakan dalam hukum kepabeanannya cara pelunasan bea kepabeanan dan pajak-pajak yang dilakukan dengan tunai atau dengan cara lain yang efeknya serupa.
5. Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk mengizinkan adanya penangguhan pembayaran bea kepabeanan dan pajak-pajak. Apabila penangguhan pembayaran dibolehkan, kondisi dan syarat penangguhan pembayaran tersebut wajib ditetapkan dalam hukum kepabeanan Negara Anggota yang bersangkutan. Pasal 24

Jaminan

1. Otoritas pabean Negara Anggota dapat mewajibkan penyediaan jaminan dalam rangka menjamin pembayaran bea kepabeanan dan pajak-pajak atau pemenuhan kewajiban lainnya.