Pasal 38

(1) Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik bagi UMK. (2) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik bagi UMK sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan bulanan; b. laporan semester; dan c. laporan tahunan. (3) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik bagi UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. realisasi anggaran; b. realisasi peserta Pelatihan; c. realisasi jumlah pengusaha yang didampingi oleh Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha; d. realisasi jumlah tenant yang mengikuti kegiatan Inkubasi; e. realisasi jumlah pendataan lengkap; dan f. realisasi lain yang berkaitan dengan DAK Nonfisik.