Pasal 10

Kepala dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan bidang perpustakan yang dilimpahkan dalam hal: a. urusan pemerintahan bidang perpustakaan tidak dapat dilanjutkan karena perubahan kebijakan; b. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau c. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan yang dilimpahkan.