Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pedanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  2. Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Keamanan Laut.

Pasal 2

(1) Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut, selain

diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

(2) Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di

Lingkungan Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

Pasal 5

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 .

SK No 211525 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

T\rnjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

  • Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
  • Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  • Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan
  • Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.

Pasal 7

(1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Badan

Keamanan Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

lingkungan Badan Keamanan Laut ditetapkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut setelah:

  • mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, jika tidak mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau
  • mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, jika mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja.

Pasal 8

(1) Dalam hal Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan

Laut diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

(2) Jika...

SK No 211526 A

PTTESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 9

Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut yang menerima tunjangan kinerja wajib mempertahankan dan terus meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Kepala Badan Keamanan Laut dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal 1 1

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Badan Keamanan Laut.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2013 tentang T\rnjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L3 Nomor 2l4l dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 20L3 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l3 Nomor 214lt, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . .

SK No 211527 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 190

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

BLIK INDONESIA

Perundang-undangan Hukum,

Djaman

SK No 211750 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

TUNJANGAN KINER.IA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

BADAN KEAMANAN LAUT

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

BADAN KEAMANAN LAUT

NO KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN

1 t7 Rp24.930.000,00 2 L6 Rp17.413.000,00 3 15 Rp12.518.000,00 4 t4 Rp9.600.000,00 5 13 Rp7.293.000,00 6 T2 Rp6.045.000,OO 7 11 Rp4.519.000,OO 8 10 Rp3.952.O00,O0 9 9 Rp3.348.O00,00

  1. 8 Rp2.927.OOO,O0
  2. 7 Rp2.616.000,00 t2. 6 Rp2.399.000,OO
  3. 5 Rp2.199.O00,O0
  4. 4 Rp2.O82.000,00
  5. 3 RpL.972.000,0O
  6. 2 Rp1.867.000,00
  7. 1 Rp1.766.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

INDONESIA Perundang-undangan Hukum,

Djaman

SK No 211752 A

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Badan Keamanan Laut telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja;

  • bahwa Peraturan presiden Nomor 9s rahun 2olgtentang Tunjangan Kinerja pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut sudah tidak seJuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
  2. undang-Undang Nomor 20 rahun 2o2g tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republif Indonesia Tahun 2o2g Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6S9Tl;
  3. Peraturan Presiden Nomor lr8 Tahun 2ol4 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republif Indonesia Tahun 20L4 Nomor 380);

MEMUTUSI(AN:

Referensi Silang (1)
PERPRES 95/2013 — TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN