Pasal 5A

(1) Menteri Komunikasi dan Informatika yang

mengepalai dan memimpin Kementerian

Komunikasi dan Informatika diberikan tunjangan

kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan

Kementerian Komunikasi dan Informatika.

(2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Komunikasi dan

Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

(3) Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2018, No.177 -6-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2018

,

ttd.

www.peraturan.go.id