Pasal 37

(1) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi harus menyusun proses bisnis

yang menggambarkan tata hubungan kerja yang

efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri.