Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan

persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di

lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas

jabatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan

kehutanan setelah mendapat persetujuan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

www.peraturan.go.id

2016, No.197 -6-