Pasal 4

Susunan organisasi BNN terdiri atas : a. Ketua : Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA; b. Anggota :

1. Sekretaris Jenderal, Departemen Perhubungan;

2. Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional;

3. Sekretaris Jenderal, Departemen Agama;

4. Sekretaris Jenderal, Departemen Komunikasi dan Informatika;

5. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen Dalam Negeri:

6. Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri;

7. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Departemen Pertahanan;

8. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;

11. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian:

12. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;

13. Direktur Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian;

14. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;

15. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

16. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan;

17. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial;

18. Sekretaris Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan;

19. Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga;

20. Deputi Bidang Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara;

21. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan;

22. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung Republik INDONESIA;

23. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik INDONESIA;

24. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik INDONESIA;

25. Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara Republik INDONESIA;

26. Kepala Biro Bimbingan Masyarakat, Kepolisian Negara Republik INDONESIA;

27. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan

28. Kepala Pusat Kesehatan, Tentara Nasional INDONESIA. c.Sekretaris:Kepala Pelaksana Harian BNN