Pasal 7

(1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan kelas jabatan

pada setiap jabatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya sesuai

dengan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

2020, No.16 -7-

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ditetapkan oleh Ketua

Mahkamah Agung setelah:

• mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi, jika tidak mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja;

atau

• mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan, jika mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja.