Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Kementerian

Ketenagakerjaan ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

ketenagakerjaan sesuai dengan persetujuan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di

lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan setelah mendapat persetujuan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

www.peraturan.go.id

2017, No.160

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.