Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki

periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang

berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

1. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan

potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas,

aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.

1. Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan

Kepemudaan adalah koordinasi pelayanan Kepemudaan

yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai

dengan pembagian urusan pemerintahan.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

www.peraturan.go.id

2017, No.163

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

1. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Kepemudaan.

1. Tim Koordinasi Nasional Pelayanan Kepemudaan yang

selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang

dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan

Pelayanan Kepemudaan.