Pasal 24

(1) Paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Badan

Usaha menandatangani Perjanjian Kerjasama, Badan Usaha harus telah memperoleh pembiayaan atas Proyek Kerjasama.

(1a) Perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terlaksana apabila:

• telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh Proyek Kerjasama; dan

www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2013, No.161

• sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi. (1b) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah apabila kegagalan memperoleh pembiayaan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah. (1c) Setiap perpanjangan jangka waktu oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1b), diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau

jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha, maka Perjanjian Kerjasama berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2013

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2013

,

www.djpp.kemenkumham.go.id