Pasal 9

Susunan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah sebagai berikut: a. Ketua : Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; b. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; c. Anggota :

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Menteri Sekretaris Negara;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Perhubungan;

6. Menteri Pekerjaan Umum;

7. Menteri Pertanian;

8. Menteri Kelautan dan Perikanan;

9. Menteri Kehutanan;

10. Menteri Pendidikan Nasional;

11. Menteri Pertahanan;

12. Menteri Kesehatan;

13. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

14. Menteri Perindustrian;

15. Menteri Perdagangan;

16. Menteri …

17. Menteri Sosial;

18. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

19. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

20. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;

21. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

22. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

23. Panglima Tentara Nasional INDONESIA;

24. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA;

25. Jaksa Agung Republik INDONESIA;

26. Kepala Unit Kerja PRESIDEN Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan;

27. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

28. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

29. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

30. Kepala Badan Intelijen Negara;

31. Gubernur Provinsi Papua;

32. Gubernur Provinsi Papua Barat.

Pasal 10 …