Pasal 6

(1) Sarana Kesehatan milik Pemerintah Daerah atau swasta yang dapat melakukan pemeriksaan kesehatan calon TKI harus mengajukan permohonan penetapan kepada Menteri Kese-hatan. (2) Pengajuan permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan : a. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; b. fotokopi surat izin sarana kesehatan; c. Surat keterangan sudah operasional dalam pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; d. fotokopi Surat Izin Praktik dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis patologi klinik, dan dokter spesialis radiologi; dan e. profil sarana kesehatan. (3) Untuk menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi harus memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana di-maksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.