Pasal 7

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling

sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf bmeliputi:

• pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi;
• pemertahanan kawasan hutan yang bervegetasi sesuai dengan ekosistemnya; dan
• pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi.

(2) Strategi untuk pemantapan kawasan berfungsi lindung dan

rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;
• melestarikan kawasan karst sebagai tempat penyimpanan cadangan air tanah dan perlindungan keanekaragaman hayati; dan
• mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan suaka alam dan pelestarian alam.

(3) Strategi untuk pemertahanan kawasan hutan yang bervegetasi sesuai

dengan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

• mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologis kawasan hutan lindung dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;
• meningkatkan pengelolaan kawasan hutan lindung dan kawasan peruntukan hutan melalui mekanisme jasa lingkungan;
• mempertahankan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi kawasan peruntukan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat; dan
• mengendalikan alih fungsi kawasan peruntukan hutan untuk kegiatan budi daya nonhutan.

(4) Strategi untuk pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang

memiliki nilai ekologis tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.136 10

• mempertahankan dan merehabilitasi kawasan konservasi perairan;
• mengembangkan wilayah perairan yang merupakan bagian dari Segitiga Terumbu Karang dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir; dan
• mengendalikan kegiatan budidaya di laut yang mengancam keanekaragaman hayati laut.