Pasal 10

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif wajib melaksanakan agenda reformasi

birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi

secara berkala oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik masing-

masing maupun bersama-sama.