Pasal 8

(1) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

sesuai dengan persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditetapkan oleh Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi setelah:

• mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, jika tidak mengakibatkan perubahan

alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau

• mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi dan persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan, jika mengakibatkan perubahan alokasi

anggaran tunjangan kinerja.