Pasal 2

(1) Dengan berakhirnya masa tugas dan pembubaran Komite

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada masa endemi dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada masa endemi yang bersifat lintas kementerian, lembaga, danlatau pemerintah daerah berpedoman pada standar operasional prosedur penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang meliputi:

• pelibatan kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah terkait;
• penugasan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
• kerjasama dalam pengadaan vaksin, obat, dan alat kesehatan sesuai kebutuhan; dan
• pendanaan.

(3) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur

penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan/atau menteri/kepala lembaga lain yang dipandang perlu.

Pasal 3 ...

SK No l80918A

PRESIDEN ELIK INDO