Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA
regulation_id: "PERPRES_47_2011" document_type: "PERPRES" title_indonesian: "Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA" year: "2011" number: "47" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/perpres/perpres-47-2011" frbr_uri: "/akn/id/act/perpres/2011/47" official_source: "https://peraturan.go.id/id/perpres-no-47-tahun-2011" source: "pasal.id"
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA
Sumber: https://pasal.id/peraturan/perpres/perpres-47-2011
Pasal I
Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 59 Tahun 2009 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
”Pasal 1 (1) Pemerintah menugaskan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero), untuk menyelenggarakan pengadaan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara di lokasi dan dengan jadwal operasi proyek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan PRESIDEN ini. (2) Pengadaan pembangunan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembangunan transmisi terkait. (3) Dalam hal terjadi penyesuaian jadwal operasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.”
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal II
Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. `
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
www.djpp.kemenkumham.go.id