Pasal 20

(1) Pendanaan belanja operasional BNPP dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

pada Bagian Anggaran BNPP.

(2) Pendanaan untuk pelaksanaan teknis pembangunan

batas wilayah negara dan kawasan perbatasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

dibebankan pada Bagian Anggaran Kementerian/

Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah

dikoordinasikan oleh BNPP.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2017, No.79 -10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2017

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2017

,

ttd

www.peraturan.go.id