Pasal 7

(1) Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

sesuai dengan persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia setelah:

• mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi, jika tidak mengakibatkan perubahan

alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau

• mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi dan persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan, jika mengakibatkan perubahan alokasi

www.peraturan.go.id

2019, No.113 -6-

anggaran tunjangan kinerja.