Pasal 17

(1) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

• memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
• memahami pekerjaan yang akan diadakan;
• memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
• memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
• memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
• menandatangani Pakta Integritas. (1a) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa pada ayat

(1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.

(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat

Pengadaan meliputi:

• menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
• menetapkan Dokumen Pengadaan;
• menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
• mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing- masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

www.peraturan.go.id

2015, No.5 8

• menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
• melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
• khusus untuk Kelompok Kerja ULP:

1. menjawab sanggahan;
2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

• Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
• Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

1. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
2. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
3. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.

• khusus Pejabat Pengadaan:

1. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

• Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
• Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

1. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
2. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
3. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

• memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. (2a) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi:
• memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;

www.peraturan.go.id

2015, No.5 9

• menyusun program kerja dan anggaran ULP;
• mengawasi seluruh kegiatan pengadaan Barang/ Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
• membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
• melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
• menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan
• mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/ Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.

(3) Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

• perubahan HPS; dan/atau
• perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

(4) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan berasal

dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

(5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), untuk :

• Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri.
• Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri.

(6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau

memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.

(7) Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai:

• PPK;

www.peraturan.go.id

2015, No.5 10

• Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
• Bendahara; dan
• APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/ anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

1. Ketentuan ayat (1) huruf l Pasal 19 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: