Pasal 13

(1) Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan

Pemangku Kepentingan menyusun dan menetapkan

rencana aksi pelaksanaan PRN sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pelaksanaan rencana aksi PRN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.