Pasal 9

(1) Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mengalami

penurunan penghasilan sebagai akibat dari pencabutan

pemberian Uang Pelayanan Kegiatan, Uang Pelayanan

Sidang, dan Uang Dukungan Pelaksanaan Fungsi

Representatif Dewan, dapat diberikan tunjangan selisih

penghasilan.

www.peraturan.go.id

2016, No.84 -6-

(2) Besaran tunjangan selisih penghasilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris

Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

setelah mendapatkan persetujuan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.